page full width bppt

Ijin Menara Telekomunikasi Bersama (MTB)

Jadwal Lama Pemrosesan
15 Hari
Uang Biaya Rp. 0,-

Ijin Menara Telekomunikasi Bersama (MTB)

Dasar Hukum :
  1. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2005 tentang petunjuk Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station ( RBS ) di Propinsi Jawa Tengah;
  2. Peraturan Daerah Kota Semarang No.13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 No.16, tambahan Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 23);
  3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) ;
  5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama Kota Semarang;
  6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 53);
  7. Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2 tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan non perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BPPT) Kota Semarang.

Syarat – Syarat

Persyaratan yang harus dipenuhi :
  1. Mengajuan permohonan disertai proposal yang ditujukan kepada Walikota;
  2. Mengisi Formulir Permohonan
  3. Bila Pemohon Badan Hukum dilampiri FC akta pendirian Badan Hukum yang dilegalisir pejabat berwenang;
  4. FC Surat-surat penguasaan Tanah yang sah (sertifikat, SK Penguasaan tanah negara dan SK tdk sengketa) diligalisir pejabat berwenang;
  5. Bila tanah bkn milik sendiri dilampiri surat pernyataan tdk keberatan dari pemilik tanah dan ditandatangani diatas materai;
  6. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
  7. FC Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. FC Pembayaran PBB tahun terakhir atau keterangan dari instansi yang berwenang apabila tdk terkena PBB
  9. Peta/lokasi tanah yang dimohon;
  10. Gambar Teknis rencana Bangunan;
  11. Profil Perusahaan (Company Profil);
  12. Rekomendasi penyelenggaraan Tower Telekomunikasi dari dinas yang berwenang;
  13. Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai cukup.